Tiga Masalah UMKM di Indonesia Bisa Diselesaikan dengan Big Data

1 min read

Dari hasil riset, ada 10 masalah yang kerap dihadapi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Hal itu disampaikan Director of BDASS Laboratory of SBM ITB, Dr Eng Manahan Siallagan.

Manahan mengatakan, dari 10 masalah tersebut, ada tiga masalah paling utama yang harus segera diatasi. Ketiga masalah tersebut yakni:

  1. Modal insani

Selama ini, UMKM sering menganggap modal berbentuk uang menjadi masalah utama. Padahal dari hasil riset, masalah utama UMKM adalah human capital atau sumber daya manusia (SDM) atau modal insani.

Dengan SDM yang mumpuni, akan tercipta berbagai langkah kreatif dan inovatif untuk keberlangsungan usahanya.

“Karena itu forum ini ada. Kita berkolaborasi untuk meningkatkan human capital. Di antaranya dengan penciptaan platform yang akan membantu menyelesaikan persoalan UMKM di Indonesia,” ujat Manahan dalam Forum Diskusi Indonesia Big Data untuk UMKM 2020 di SBM ITB, belum lama ini.

2. Pemasaran

Di hadapan ratusan pelaku UMKM, Manahan bertanya, pernahkah mengalami bisnis yang stagnan, tidak rugi namun juga tidak tumbuh optimal?

Mendapatkan pertanyaan tersebut, sebagian besar pelaku UMKM menyatakan pernah mengalaminya.

Hal ini, sambung Manahan, disebabkan karena masalah pemasaran. Secara teori, ada empat strategi pemasaran atau dikenal dengan 4P, yakni product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi).

Strategi tersebut, bagi sebagian pelaku UMKM menjadi masalah yang rumit. Dalam forum inilah, persoalan pemasaran akan coba dipecahkan bersama-sama.

“Setelah ada platform mungkin ada yang bingung, terus ini (platform) diapain? Untuk menjawab itu ke depan akan ada klinik untuk membantu memecahkan persoalan UMKM. Semuanya gratis,” ungkap Manahan.

3. Modal

Persoalan yang sering dikeluhkan adalah modal dalam bentuk pendanaan. Ada kalanya pelaku usaha tidak menjalankan business plannya karena masalah dana.

Eri Nurjaman, Ketua Bidang Usaha Mikro dan Fasilitasi UKM, Dinas Koperasi UKM Kota Bandung mengungkapkan, pemerintah berupaya memfasilitasi kebutuhan pelaku UMKM.

Misalnya dengan memfasilitasi sertifikasi halal. Saat ini, jumlah UMKM di Kota Bandung mencapai 6.249. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400an UKM tengah difasilitasi sertifikasi halal.

“Biasanya butuh Rp 2,5 juta untuk pengurusan sertifikasi halal. Kami menggratiskannya untuk 100 UKM tidap tahun,” tuturnya.

CEO of Kazee, I Made Ariya Sanjaya mengungkapkan, ketiga persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan big data.

Big data inilah yang digunakan perusahaan besar seperti Gojek untuk mengetahui tempat paling menguntungkan untuk membuka usaha hingga makanan yang paling diminati.

Ikuti Kami di Sosial Media:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *